Terkait pengesahan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2013, yang
dianggap memberatkan pengusaha, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo
(Jokowi) dianggap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah
terjerumus.
Anggapan tersebut diungkapkan para anggota
Apindo sebagai bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi yang
mengesahkan UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta/bulan tanpa melihat kondisi
usaha di Jakarta.
"Jokowi yang dulu kita banggakan sekarang telah
terjerumus setelah menetapkan UMP DKI 2013, sebesar Rp 2,2 juta/bulan,"
kata Ketua Dewan Pengupahan Nasional Apindo Hasanuddin Rahman di
Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Hasanuddin menilai, kenaikan UMP
sebesar 44 persen, cukup memberatkan pengusaha. "Kalau begini bukan ga
mungkin banyak perusahaan yang melepas tenaga kerjanya alias melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran akan bertambah dan
kesempatan kerja tertutup. Ini gila kan" ujarnya.
Selain itu,
Rahman juga mengatakan kisruh yang dilakukan oleh para pekerja lebih
diakibatkan karena tingkat pendidikan mereka yang minim. Sehingga mereka
lebih mudah terprovokasi dan melakukan tindakan di luar batas
kewajaran.
"Ulah serikat pekerja yang berkoar untuk menghapuskan
outsourcing, tolak upah murah dan memberikan jaminan. Mereka gampang
diprovokasi karena lemahnya pendidikan sehingga melakukan hal-hal diluar
batas kewajaran seperti pemaksaan, penyegelan dan lain sebagainya,"
jelasnya.
Seperti diketahui pengesahan UMP DKI Jakarta sebesar
Rp2,2 juta oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menuai pro dan kontra.
Pengusaha menilai dalam pengesahan UMP Pemprov DKI Jakarta tak melihat
kondisi usaha di Jakarta, bahkan terkesan 'main mata' dengan unsur buruh
Sumber : Inilah.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Terimakasih Telah Berkunjung di Fhatrya Free Download
Jangan Lupa Komentarnya Yah
Terimakasih Telah Berkunjung di Fhatrya Free Download
Jangan Lupa Komentarnya Yah
0 komentar:
Posting Komentar